Muratara

NARASIUPDATE.COM — MANTAN Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muratara, “Sudartoni” ikut disebut dalam perkara dugaan korupsi kegiatan fiktip lelang jabatan senilai Rp 900 juta, tahun anggaran 2017. Kegiatan, itu dianggarkan oleh BKPSDM Muratara saat itu Kepala BKPSDM Muratara masih dijabat oleh Sudartoni, dan disaat berlangsungnya lelang jabatan. Diketahui, Sudartoni, juga mengikuti sebagai peserta uji kompetensi lelang jabatan. ...

NARASIUPDATE.COM — Terkait perkara dugaan korupsi kasus kegiatan lelang jabatan tahun anggaran 2017, senilai Rp 900 juta. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau, tahan dua oknum Pejabat di Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Diketahui, dua oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di BKPSDM Muratara yang ditahan Kejari Lubuklinggau, yakni Kepala Bidang (Kabid) Mutasi ,Hermanto dan Bendahara Keuangan ...

NARASIUPDATE.COM — Penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam Kegiatan Penataan Kawasan Perkantoran Camat Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dikerjakan.”CV. AKNA”, dengan nilai anggaran Rp 500 Juta, belum ada perkembangan. Sembilan, bulan proses penyelidikan terkesan jalan ditempat. Surat perintah penyelidikan (Sprindik) diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2020, dengan nomor: PRINT–02/L.6.11/Fd.1/01.2020. Terbitnya, sprin ini pada masa Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau ...

MURATARA | LINGGAUUPDATE.COM —Pekerjaan Land Clearing (LC) rencana lokasi kawasan untuk Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara). Telan Dana Rp.4,5 milyar, Minggu (12/4/). Adapun, luas lahan untuk pusat Perkantoran Pemkab Muratara itu berkisar 211 Ha dan berlokasi di Kelurahan Muara Rupit Ibu Kota Muratara, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muratara diatas lahan tersebut ditahun ...

MURATARA – Akhirnya Pasangan H.Devi Suhartoni dan H.Innayatullah yang akrab dipanggil atau disapa dengan slogan Sepadan Nian ini mendapatkan restu atau rekomendasi dan diusung dari petinggi Dewan Pemimpin Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sesuai dengan keputusan atau penetapan DPP PDIP No.1196/IN/DPP/II/2020, Rabu, 19/2/2020. Bedasarkan isi surat tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan selesainya tahap I keputusan DPP Partai Demokrasi ...

  LINGGAUUPDATE.COM — Permasalahan Oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muratara yang mengatakan Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Lubuklinggau “LOLO”,berakhir dengan permintaan maaf oleh oknum tersebut. Armansyah Ketua Umum HMI Cabang Lubuklinggau saat dimintai keterangan oleh wartawan,mengenai permasalahan antara komisioner KPU Muratara dan HmI cabang Lubuklinggau, menjelaskan pada Selasa malam telah bertemu dan duduk bersama antara komisioner KPU dan pengurus HMI ...

MURATARA | LINGGAUUPDATE.COM —SURAT kertas berwarna pink (Merah Muda) yang dilayangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), berujung. “Petaka”, Selasa (18/2). Pasalnya, surat yang ditandatangani atas nama Zairida, selaku Kajari Kota Lubuklinggau dengan nomor surat: PRINT – 02/L.6.11/Fd.1/01.2020 tanggal 28 Januari 2020. Ternyata itu Surat perintah Penyelidikan, untuk ...

LINGGAUUPDATE.COM —Pelaksanaan diduga “Mark up” sejumlah Oknum Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara), diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuk Linggau. Hari ini, Senin (17/2), mengenakan pakaian dinas Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa, Firdaus Haris memenuhi panggilan tim Penyidik  Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lubuklinggau. Menurut dia, kedatanganya untuk dimintai keterangan terkait Kegiatan Penataan Kawasaan ...

MURATARA – Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) membenarkan terdapat belanja menggunakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rupit Kabupaten Muratara sebesar hampir 4 miliar tanpa adanya pertanggungjawaban sebagaimana yang tertera didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun anggaran 2018. “benar memang ada temuan BPK terhadap belanja BLUD RSUD Muratara pada tahun ...

MURATARA | – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten musi Rawas Utara(Muratara) mengadakan atau menganggarkan belanja pakaian dinas anggota DPRD beserta atribut yang salah satu dari atribut tersebut terdapat pengadaan Pin Emas untuk anggota DPRD. Hal itu harus menjadi polemik bagi Sekretaris DPRD Muratara, berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), agar setiap daerah tidak membeli Pin ...