Narasi Update Narasi Kami Referensi Anda…!
LUBUKLINGGAU – Dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat hingga indikasi monopoli dalam proses tender yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Kota Lubuklinggau mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Lubuklinggau.
Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau menyatakan akan segera memanggil pihak PBJ untuk meminta klarifikasi terkait sejumlah temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025 yang mengungkap berbagai kelemahan dan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan yang beredar, BPK menemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari ketidaktelitian Pokja dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, adanya penyedia yang memenangkan paket pekerjaan melebihi batas Sisa Kemampuan Paket (SKP), lemahnya koordinasi antar Pokja, hingga dugaan kebocoran rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada peserta tender.
Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya pengondisian proses tender yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan menghilangkan prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau, Wansari, mengatakan pihaknya tidak akan menutup mata terhadap berbagai temuan yang mencuat ke publik tersebut.
“Kami akan meminta penjelasan resmi dari PBJ terkait temuan-temuan itu. Jika benar ada penyedia yang memenangkan paket pekerjaan melebihi batas SKP dan tidak ada mekanisme pengendalian yang berjalan, tentu ini menjadi persoalan serius yang harus dijelaskan kepada publik,” ujarnya. Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, sistem pengadaan pemerintah harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha.
“Jangan sampai ada kesan bahwa paket pekerjaan hanya berputar pada kelompok atau perusahaan tertentu. Kalau itu terjadi, maka tujuan pengadaan yang sehat tidak tercapai dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegasnya.
Komisi III juga menyoroti temuan BPK terkait tidak dilakukannya klarifikasi terhadap harga satuan timpang pada sejumlah paket pekerjaan, meskipun terdapat item pekerjaan yang nilainya melebihi 110 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Menurut DPRD, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dalam proses evaluasi penawaran yang dapat membuka ruang terjadinya mark up harga maupun penyimpangan lainnya.
Lebih jauh, dugaan bocornya rincian HPS kepada peserta tender dinilai sebagai persoalan yang sangat serius karena berpotensi mengarah pada praktik pengaturan tender.
“Kalau benar rincian HPS bisa diketahui peserta sebelum tender selesai, maka ini bukan lagi persoalan administratif biasa. Ini menyangkut integritas sistem pengadaan. Karena itu kami akan meminta penjelasan secara terbuka dari PBJ,” katanya.
Komisi III menegaskan, apabila dari hasil klarifikasi ditemukan adanya unsur pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara atau mengarah pada tindak pidana korupsi, maka pihaknya mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Bagian PBJ Kota Lubuklinggau, Topan, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan terkait berbagai temuan tersebut.
Di sisi lain, Wali Kota Lubuklinggau Rachmat Hidayat menyatakan Pemerintah Kota Lubuklinggau hingga saat ini belum menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2025.
“Silahakan koordinasi ke PBJ krn kito blm terimo LHP BPK di tahun 2025,” ujar Rachmat Hidayat.
Meski demikian, mencuatnya temuan-temuan tersebut telah memantik pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dengan rencana pemanggilan oleh Komisi III DPRD, publik kini menunggu penjelasan resmi dari PBJ terkait dugaan monopoli tender, lemahnya pengawasan proses lelang, hingga indikasi kebocoran HPS yang menjadi sorotan dalam temuan pemeriksaan tersebut.
