Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Muratara Diduga Fiktif

  MURATARA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2025. Kamis (21/5/2026). Temuan tersebut mengindikasikan adanya kegiatan reses yang diduga fiktif atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun tetap dilakukan pembayaran penuh. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, kegiatan reses tersebut dilaksanakan oleh 25 anggota DPRD Muratara dalam dua tahap, yakni tahap I pada 16–17 Februari 2025 dan tahap II pada 29 September–4 Oktober 2025. Setiap anggota DPRD seharusnya melaksanakan reses di dua lokasi berbeda pada daerah pemilihannya masing-masing. Namun hasil pemeriksaan BPK terhadap dokumen pertanggungjawaban dan wawancara dengan pendamping reses menemukan fakta berbeda. Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD pada tahap I dan tahap II diketahui hanya dilaksanakan pada satu lokasi, tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang mencantumkan dua lokasi kegiatan. “Setiap pimpinan dan anggota DPRD seharusnya melaksanakan kegiatan reses pada dua lokasi daerah pemilihan,” tulis BPK dalam laporannya. BPK juga mengungkap bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hanya memverifikasi kelengkapan administrasi seperti foto kegiatan dan daftar hadir, tanpa menguji kebenaran substansi kegiatan di lapangan. Temuan ini dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran belanja barang dan jasa pada kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Muratara. Putra sihombing